Bagaimana Hukum Nikah Mut’ah?

0

Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali menyatakan haramnya nikah muth’ah, karena dalil-dalil yang membolehkan nikah muth’ah telah dihapus. Disamping itu karena pernikahan ini tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah secara syareat. Oleh karena itu keharaman nikah mut’ah seolah-olah menjadi kesepakatan para ulama madzhab ahlussunah wal jama’ah.

Kami mengatakan dengan ‘seolah-olah’, karena ada sebagian ulama yang membolehkan nikah mut’ah diantaranya Ibnu Abbas, ‘Atho’, dan Thowus, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Juraij. Akan tetapi pada hakekatnya Ibnu Abbas telah mencabut kembali pendapatnya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbas telah menarik kembali pendapatnya dan mengatakan keharaman nikah mut’ah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hukum nikah mut’ah sama dengan bangkai, darah, dan daging babi. (al-mughni, Ibnu Qudamah).

PANDANGAN MADZHAB HANAFI

Semua imam empat menyatakan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram, begitupula dengan Madzhab Hanafi. Ibnu Ali al-Haddadi al-Abbadi mengatakan, “nikah mut’ah dan nikah kontrak itu batil. Gambaran dari nikah mut’ah adalah, khudzi hadzihil ‘asyroh li’atamatta’ biki ayyaman aw syahron (ambillah uang 10 ini agar aku bisa berhubungan badan denganmu selama bebarapa hari atau beberapa bulan). Dan akad seperti ini adalah akad yang batil berdasarkan ijma’ para ulama.

Namun menurut Zufar, akad ini sah tetapi syaratnya tidak. Jadi, pernikahan ini sah tetapi berlangsung seumur hidup, karena tujuan dari pernikahan adalah menyatuan dua manusia dalam jangka waktu seumur hidup. Sama halnya dengan seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita, tazawwajtuki ‘ala an utholliqoki ila ‘asyroti ayyam (aku akan menikahimu dan engkau akan aku cerai setelah 10 hari) -yaitu dengan menetapkan syarat yang meniadakan masa pernikahan seumur hidup-, maka nikahnya sah tetapi syaratnya batal.

Imam as-Syarkhosi mengatakan, “apabila ada seorang laki-laki berkata kepada wanita, tazawwajtuki syahron (aku akan menikahimu selama sebulan) dan si wanita mengatakan zawwajtu nafsi minka (aku menerima nikahmu), maka ini disebut nikah mut’ah yang tidak dibolehkan di dalam madzhab kami”. (al-mabsuth, as-Sarkhosi). Imam al-Kasani mengatakan, “jika ada seorang laki-laki mengatakan kepada wanita, u’thiika kadza ‘ala an atamatta’ minki yauman aw syahron aw sanatan wa nahwa dzalika (aku akan memberimu uang sebanyak sekian dengan syarat aku boleh berhubungan badan denganmu selama sebulan atau setahun misalnya), ini adalah batil menurut pendapat mayoritas ulama”. (bada’i’ as shonaa’i’). Ibnu Abidin mengatakan, “nikah mut’ah dan kawin kontrak itu batil”. (khasyiyah Ibnu Abidin).

PANDANGAN MADZHAB MALIKI

Para ulama madzhab Maliki menyatakan batilnya nikah mut’ah, dan ini telah menjadi ijma’ ulama. Dalam keharamannya mereka mengibaratkannya seperti nikah dengan istri yang ke-lima, atau seperti menikahi dua saudara perempuan yang diharamkan di dalam agama Islam. Ali Abul Hasan al-Maliki mengatakan, “nikah muth’ah tidak diperbolahkan menurut ijma’ ulama karena ia adalah pernikahan dengan batas waktu tertentu dengan tanpa wali dan tanpa saksi yang hukumnya batil, dan pihak laki-laki maupun perempuan harus dihukum”. (manhul jalil syarkh mukhtashor al-kholil).

Ibnu Muhanna an-Nafrowi mengatakan, “nikah mut’ah hukumnya haram. Ia adalah pernikahan yang berlangsung hanya dalam jangka waktu tertentu, Telah diriwayatka, “bahwa nabi melarang nikah mut’ah di hari fathul makkah”. Al-Maziri mengatakan bahwa keharaman pernikahan ini telah menjadi ijma’ ulama sampai hari kiamat, dengan berlandaskan riwayat-riwayat yang banyak. Dan tidak ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama kecuali para pelaku bid’ah. (al-fawakih ad-diwaani ‘ala risalati Ibnu Abi Zaid al-Qoirowani). Syekh Alisy mengatakan bahwa nikah ini batal sebaimana pernikahan dengan istri yang kelima. (kifayatut tholib ar-robbani).

PANDANGAN ULAMA MADZHAB SYAFI’I

Para ulama madzhab Syafi’i juga menyatakan keharamannya. Imam an-Nawawi mengatakan, “hukum nikah mut’ah adalah tidak boleh, yaitu seorang wali yang mengatakan kepada seorang laki-laki, zawwajtuka ibnati yauman aw syahron (aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku selama sehari atau sebulan). Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang nikah mut’ah dan melarang memakan daging hewan himar ahli pada hari Khaibar. Alasan dilarangnya nikah mut’ah karena ia tidak memiliki hukum talaq, dzihar, warisan, ‘iddah karena wafat, dan ini batil (al-majmu’, an-Nawawi).

PANDANGAN MADZHAB HAMBALI

Para ulama madzhab Hambali mengatakan bahwa hukumnya haram. Ibnu Qudamah mengatakan, “praktek nikah mut’ah adalah perkataan seorang wali kepada seorang laki-laki bahwa aku akan menikahkanmu dengan putriku selama sebulan, atau setahun, atau sampai berakhirnya musim haji, atau sampai datangnya musim haji, atau yang semisalnya -baik itu dengan tempo yag pasti maupun tidak-.

Dan ini adalah jenis pernikahan yang batil sebagaiman dikatakan oleh Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram, dan ini adalah pendapat para sahabat dan ulama ahli fiqih”. (al-mughni, Ibnu Qudamah).

PANDANGAN MADZHAB DZOHIRIYAH

Abu Muhammad mengatakan bahwa nikah hukum mut’ah tidak boleh, yaitu masa nikah yang hanya sampai batas waktu tertentu. Pernikahan ini hukumnya halal pada masa Rasulullah SAW, tetapi kemudian diharamkan sampai hari kiamat nanti. (al-muhalla bil atsar).

PANDANGAN SYI’AH ZAIDIYAH

Ahmad bin Yahya bin al-Murtadlo mengatakan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram dengan berlandaskan hadits nabi Muhammad SAW. (al-bahruz zakhor, Ahmad bin Yahya bin al-Murtadlo).

PANDANGAN MADZHAB ‘IBADLIYAH

Ibnu Isa Athfayyas mengatakan, “kebolehan nikah mut’ah telah dihapus dengan ayat yang menerangkan pasangan suami istri itu harus saling mewarisi, sementara nikah mut’ah tidak memiliki aturan hukum waris. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pernikahan ini dihapus dengan ayat tentang talaq, hukum waris, dan ‘iddah. (syarkhun nail, syifa’ul ‘alil, Muhammad  bin Yusuf bin ‘Isa Athfayyas).

DALIL-DALIL YANG MENJADI LANDASAN DARI PENDAPAT MADZHAB AHLUSSUNNAH DAN MADZHAB SYI’AH IMAMIYAH

Para ulama madzhab ahlussunnah dan madzhab lainnya yang menyatakan keharaman nikah muth’ah berlandaskan pada beberapa dalil. Diantaranya diriwayatkan dari Ali rodliyallahu ‘anh, beliau berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya nabi Muhammad SAW melarang nikah mut’ah dan melarang memakan daging hewan himar ahli pada peristiwa Khaibar. (HR Bukhori).

Nabi Muhammad SAW bersabda, “wahai manusia! dulu aku pernah membolehkan kalian untuk melakukan nikah mut’ah, namun sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa yang masih memiliki akad dengan seorang wanita, maka lepaskanlah! dan jangan kalian ambil kembali uang yang telah engkau berikan”. (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Huroiroh bahwa ketika nabi Muhammad SAW berjalan melewati tempat yang bernama tsaniyatil wada’, beliau melihat banyak obor dan mendengar suara wanita-wanita yang menangis. Lalu beliau berkata, “apa ini!”, para sahabat menjawab, “mereka melakukan mut’ah dengan laki-laki”. Kemudian nabi bersabda, “sesungguhnya mut’ah telah diharamkan dengan nikah, talaq, ‘iddah, dan hukum waris”. (HR Ibnu Habban, al-Baihaqi).

Adapun sekelompok orang yang berpendapat bahwa hukum nikah mut’ah boleh berlandaskan pada riwayat dari Ibnu Abbas rodliyallahu ‘anh. Dan ini adalah pendapat madzhab syi’ah Imamiyyah. Dalil mereka adalah dzohir ayat,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. An-Nisa’: 24).

Yang dimaksud dengan ayat di atas menurut para ulama ahlussunnah wal jama’ah adalah pernikahan secara syar’i, karena yang disebutkan di awal ayat dan di akhir ayat adalah nikah. Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan di awal ayat pada masalah nikah, lalu membolehkan selain yang diharamkan itu dengan menyebutkan nikah. Firman Allah, wa uhilla lakum maa waroo’a dzalikum antabtaghu bi amwalikum (dihalalkan bagi kalian, sesuatu selain perkara yang diharamkan itu, apa yang engkau cari dengan harta-harta kalian), maksudnya dengan ‘pernikahan’.

Dalil lain yang menjadi landasan madzhab syi’ah imamiyyah adalah hadits Jabir, beliau berkata bahwa ada dua nikah mut’ah yang dihalalkan pada masa nabi, tetapi sekarang Umar telah melarang hal itu, dan kami meninggalkannya. (HR Ahmad). Dan masih banyak hadits-hadits lain yang mengatakan membolehkan nikah mut’ah, dan mereka tidak mengakui adanya naskh (penghapusan hukum) dalam hal ini.

FATWA YANG KAMI KELUARKAN

Sesungguhnya nikah mut’ah adalah salah satu jenis pernikahan yang dipraktekkan pada masa jahiliyah. Agama Islam membolehkannya pada masa-masa awal, tetapi kemudian melarangnya sampai hari kiamat nanti. Nikah mut’ah hukumnya batil dan akadnya tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama madzhab ahlussunnah wal jama’ah, bahkan keharamannya telah dianggap sebagai ijma’ sebagaimana dikatakan di dalam banyak riwayat.

Jika kita bandingkan antara nikan mut’ah dengan pernikahan yang sah secara syareat, maka kita akan mendapati bahwa di dalam nikah mut’ah mengandung beberapa cacat, diantaranya tidak adanya wali, tidak adanya saksi, nikah dengan batas waktu tertentu, dan lafadz akad nikah dengan memakai lafadz at-tamattu’ dan al-istimta’. Sedangkan pernikahan yang sah memakai lafadz az-zawaaj dan an-nikaah.

Meskipun nikah mut’ah tidak dibolehkan secara syar’i, tetapi ia akan  mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum diantaranya:

1. Tidak adanya hukum talaq, dzihar, hukum waris, li’an, dan si laki-laki dan wanita tidak terkena hukum muhshoon (telah menikah).

2. Pihak laki-laki tidak berkewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah kepada si wanita kecuali setelah mereka melakukan hubungan suami istri.

3. Jika pernikahan mut’ah itu menghasilkan anak, maka anak itu harus dinasabkan kepada si laki-laki.

4. Apabila si laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan badan, maka hukum mushoharoh (ketatapan hukum yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan akibat adanya pernikahan) terjadi. Seperti si laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari wanita yang dinikahinya secara mut’ah, dan lainnya.

5. Tidak ada had (hukuman syareat) bagi orang yang melakukan nikah mut’ah bagi keduanya -sebab had harus ditinggalkan karena ada syubhat (keraguan)-. Dan nikah mut’ah mengandung syubhat karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan nikah mut’ah. Tetapi mereka harus dihukum ta’zir (hukuman yang tidak melebihi had), jika mereka meyakini keharamannya.

Syekh Ali Jum’ah, Al-Bayan

Share.

Leave A Reply